Gunakan Aplikasi Elsimil, DP3AP2KB Mimika Perkuat Pendataan KB hingga Pelosok Distrik

‎MIMIKA - Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menyelenggarakan Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal, bertempat di Gedung Balai Penyuluh SP2, Kamis (04/06/2026).

‎

‎Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Mimika, Yohana Anatje Arwam, didampingi narasumber dari BKKBN Provinsi Papua, Dirkson Auparay.

‎

‎Dalam arahannya, Yohana Anatje menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memaksimalkan pelayanan dan pendataan keluarga berencana serta pemantauan kesehatan ibu hamil di seluruh wilayah Kabupaten Mimika, mencakup kawasan perkotaan, pesisir, maupun pegunungan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melalui pemutakhiran data berbasis aplikasi yang terhubung langsung dengan Kementerian dan BKKBN Provinsi Papua.

‎

‎"Kegiatan ini sangat krusial karena berkaitan erat dengan akurasi data. Melalui aplikasi tersebut, seluruh petugas di lapangan wajib melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan, mulai dari pendataan peserta KB hingga pemantauan kondisi ibu hamil, "ucapnya.

‎

‎Ia menjelaskan bahwa aplikasi yang digunakan oleh petugas lapangan adalah aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil). Melalui aplikasi ini, pimpinan dinas dapat memantau data secara real-time, mencakup jumlah akseptor KB, jumlah ibu hamil, hingga jenis alat kontrasepsi yang digunakan seperti IUD, implan, pil, maupun suntikan. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar pengajuan kebutuhan alat kontrasepsi kepada pusat.

‎

Lanjutnya, ‎selama ini kebutuhan alat kontrasepsi di Kabupaten Mimika masih sepenuhnya bergantung pada pasokan dari Pemerintah Pusat. Namun mengingat tingginya minat dan kebutuhan masyarakat, pasokan yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh distrik secara merata. Oleh karena itu, pihaknya telah merencanakan untuk mengusulkan pengadaan alat kontrasepsi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

‎

‎Selain persoalan ketersediaan stok, kendala teknis juga masih dirasakan oleh petugas di lapangan, antara lain jaringan internet yang tidak stabil serta keterbatasan perangkat kerja seperti komputer atau laptop. Kondisi ini kerap menghambat proses penginputan data secara tepat waktu.

‎

‎"Ke depan, jika memungkinkan, kita fasilitasi perangkatnya karena sekarang semua berbasis aplikasi. Meski demikian, kami tetap mewajibkan adanya pencatatan manual sebagai cadangan apabila jaringan mengalami gangguan," jelasnya. 

‎

‎Menutup arahannya, Anatje berharap kegiatan KIE ini juga dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas bagi para Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) dan Bidan Operator, sehingga pengetahuan petugas semakin meningkat dan mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru demi terwujudnya pelayanan keluarga berencana yang lebih baik di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.

‎

‎Tim Liputan Diskominfo